Jakarta, (tvOne) Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama(Kemenag), Rohadi Abdul Fatah, meminta Kedutaan besar (Kedubes) RI diluar negeri mempunyai atase agama. "Itu karena peran dan fungsi atase tersebut sangat penting dan krusial,terutama bagi umat Islam," katanya di Jakarta, Jumat (28/1)malam. Ia mengungkapkan, masalah penting yang menjadi tugas atase tersebutantara lain menangani masalah perkawinan warga negara Indonesia yangberagama Islam di luar negeri.Posisi atase tersebut bisa mengacu Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999. Those of you not familiar with the latest on mobil keluarga ideal terbaik indonesia now have at least a basic understanding. But there's more to come.
Dalam SKB Dua Menteri itu disebutkan bahwa pegawai pencatat nikah (PPPN)adalah pegawai yang ditunjuk khusus dan menguasai hukum munakahat(pernikahan) dan perundang-undangan.Sampai saat ini, kata Rohadi, fungsi tersebut masih dijalankan olehpetugas KBRI. Fungsi penghulu kadangkala hanya mengandalkan imam masjidsetempat. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, pernikahan dilangsungkan olehinstitusi imam di masjid tertentu dengan dokumentasi sederhana sebagaibukti legalitas pernikahan tanpa disertai akte nikah. Akibatnya, banyak pernikahan warga negara Indonesia di luar negeri yangtidak memiliki dokumentasi dan legalisasi kuat seperti akte nikah yangmestinya mutlak dimiliki oleh suami istri. "Tanpa akte itu, akan berdampak fatal baik baik masalah hak warisataupun adiminstrasi kewarganegaraan seperti akte kelahiran anak, KTP,ataupun paspor," katanya. Selain menangani pernikahan, atase agama bisa diposisikan sebagailembaga konsultasi dan penerangan agama Islam, mengingat tak sedikitwarga negara Indonesia yang beragama Islam dan tinggal di luar negeribelum mengetahui Islam secara utuh. Dia mencontohkan, negara-negara yang menjadi basis tenaga kerja wanita (TKW) memerlukan penyuluh dan bimbingan agama."Atase agama bisa menjadi komunikator dan mediator bagi lalu lintasproduk halal yang hendak masuk ke Indonesia guna memperoleh sertifikasihalal," katanya. (Ant)
Dalam SKB Dua Menteri itu disebutkan bahwa pegawai pencatat nikah (PPPN)adalah pegawai yang ditunjuk khusus dan menguasai hukum munakahat(pernikahan) dan perundang-undangan.Sampai saat ini, kata Rohadi, fungsi tersebut masih dijalankan olehpetugas KBRI. Fungsi penghulu kadangkala hanya mengandalkan imam masjidsetempat. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, pernikahan dilangsungkan olehinstitusi imam di masjid tertentu dengan dokumentasi sederhana sebagaibukti legalitas pernikahan tanpa disertai akte nikah. Akibatnya, banyak pernikahan warga negara Indonesia di luar negeri yangtidak memiliki dokumentasi dan legalisasi kuat seperti akte nikah yangmestinya mutlak dimiliki oleh suami istri. "Tanpa akte itu, akan berdampak fatal baik baik masalah hak warisataupun adiminstrasi kewarganegaraan seperti akte kelahiran anak, KTP,ataupun paspor," katanya. Selain menangani pernikahan, atase agama bisa diposisikan sebagailembaga konsultasi dan penerangan agama Islam, mengingat tak sedikitwarga negara Indonesia yang beragama Islam dan tinggal di luar negeribelum mengetahui Islam secara utuh. Dia mencontohkan, negara-negara yang menjadi basis tenaga kerja wanita (TKW) memerlukan penyuluh dan bimbingan agama."Atase agama bisa menjadi komunikator dan mediator bagi lalu lintasproduk halal yang hendak masuk ke Indonesia guna memperoleh sertifikasihalal," katanya. (Ant)
No comments:
Post a Comment