Jakarta, (tvOne) Wakil Ketua DPD Laode Ida mengingatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak lagi menambah pembangunan mal atau pusat perbelanjaan di Jakarta dan pembangunan itu harus diarahkan ke daerah-daerah penyangga ibu kota saja. Saat berbicara dalam lokakarya nasional bertema "Penyelesaian Permasalahan Ibu Kota Negara RI" di Gedung DPD Jakarta, Rabu (15/12), Laode menjelaskan, bahwa tawaran kebijakan solutif Jakarta sebagai daerah otonom itu dimaksudkan untuk menggeser pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kota DKI. Namun, ia menambahkan, hal tersebut harus diiringi pula dengan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan berkualitas. Dia mengatakan, bahwa perlu pula dijalin kerja sama dengan daerah sekitar DKI untuk mengatasi kemacetan seperti pembangunan lokasi tempat parkir di perbatasan Jakarta, sehingga para "commuters" bisa beralih pada sarana tarsnportasi intra kota. "Selain itu perlu pula adanya perencanaan tata ruang bersama antara DKI dengan beberapa kabupaten/kota dari Propvinsi Jabar dan Banten, khususnya demi mengantisipasi persoalan banjir," ujar Laode. So far, we've uncovered some interesting facts about mobil keluarga ideal terbaik indonesia. You may decide that the following information is even more interesting.
Pada bagian lain, Laode mengusulkan sejumlah alternatif kebijakan untuk pusat pemerintahan nasional, di antaranya memindahkan seluruh pusat kegiatan pemerintahan nasional, baik eksekutif, yudikatif dan legislatif. Alternatif lainnya memindahkan sebagian pusat kegiatan pemerintahan nasional saja, yakni eksekutif dan legislatif saja. Solusi lainnya adalah memperkuat kewenangan pemerintah provinsi sehingga urusan untuk daerah kabupaten/kota tidak lagi terkonsentrasi di Jakarta. Ditempat yang sama, Menteri PU Djoko Kirmanto dalam makalahnya di antaranya menyebutkan bahwa dalam tiga dekade terakhir, kawasan Jabodetabek, khususnya Jakarta, telah mengalami degradasi kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh urbanisasi yang pesat. Menurut dia, dampak itu dapat dikenali setidaknya dari empat aspek yakni aspek lingkungan, infrastukrtur, sosial dan tata kelola. Dari aspek lingkungan, banjir dan genangan adalah bencana rutin setiap tahun. Selain itu, daya dukung lingkungan Jakarta juga sudah berada pada taraf defisit. Jakarta juga memberikan kontribusi yang ebsar terhadap emisi karbon ke atmosfer. Pada aspek infrastruktur, Jakarta dan sekitarnya juga telah mengalami krisis serius. Kapasitas pengelolaan dan distribusi air bersih tidak memadai, yakni hanya 50 persen masyarakat yang terlayani. Juga di bidang persampahan, setiap hari dua persen sampah tidak terangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dan kapasitas TPA pun semakin hari kian terbatas. Untuk aspek sosial, menurut menteri, tingkat pertumbuhan sektor informal yang tinggi yang menghiasi koridor utama jalan raya ibukota dan pusat-pusat perdagangan lainnya, menjadi indikator terdapatnya tingkat pengangguran yang masih tinggi di Jakarta. Sementara dari aspek tata kelola, kerja sama antardaerah dalam kerangka kawasan metropolitan hingga kini juga masih belum sepenuhnya efektif. "Masing-masing daerah belum mampu bersinergi dan masih diperlukan koordinasi yang efektif dalam perencanaan, pemrograman hingga implementasi program pembangunan wilayah," demikian menteri Djoko Kirmanto. (Ant)
Pada bagian lain, Laode mengusulkan sejumlah alternatif kebijakan untuk pusat pemerintahan nasional, di antaranya memindahkan seluruh pusat kegiatan pemerintahan nasional, baik eksekutif, yudikatif dan legislatif. Alternatif lainnya memindahkan sebagian pusat kegiatan pemerintahan nasional saja, yakni eksekutif dan legislatif saja. Solusi lainnya adalah memperkuat kewenangan pemerintah provinsi sehingga urusan untuk daerah kabupaten/kota tidak lagi terkonsentrasi di Jakarta. Ditempat yang sama, Menteri PU Djoko Kirmanto dalam makalahnya di antaranya menyebutkan bahwa dalam tiga dekade terakhir, kawasan Jabodetabek, khususnya Jakarta, telah mengalami degradasi kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh urbanisasi yang pesat. Menurut dia, dampak itu dapat dikenali setidaknya dari empat aspek yakni aspek lingkungan, infrastukrtur, sosial dan tata kelola. Dari aspek lingkungan, banjir dan genangan adalah bencana rutin setiap tahun. Selain itu, daya dukung lingkungan Jakarta juga sudah berada pada taraf defisit. Jakarta juga memberikan kontribusi yang ebsar terhadap emisi karbon ke atmosfer. Pada aspek infrastruktur, Jakarta dan sekitarnya juga telah mengalami krisis serius. Kapasitas pengelolaan dan distribusi air bersih tidak memadai, yakni hanya 50 persen masyarakat yang terlayani. Juga di bidang persampahan, setiap hari dua persen sampah tidak terangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dan kapasitas TPA pun semakin hari kian terbatas. Untuk aspek sosial, menurut menteri, tingkat pertumbuhan sektor informal yang tinggi yang menghiasi koridor utama jalan raya ibukota dan pusat-pusat perdagangan lainnya, menjadi indikator terdapatnya tingkat pengangguran yang masih tinggi di Jakarta. Sementara dari aspek tata kelola, kerja sama antardaerah dalam kerangka kawasan metropolitan hingga kini juga masih belum sepenuhnya efektif. "Masing-masing daerah belum mampu bersinergi dan masih diperlukan koordinasi yang efektif dalam perencanaan, pemrograman hingga implementasi program pembangunan wilayah," demikian menteri Djoko Kirmanto. (Ant)
No comments:
Post a Comment