Jakarta, (tvOne) Peran negara dalam membangun dan memperkokoh perekonomian nasional seperti yang diamanatkan UUD 1945, perlu semakin dipertegas. Sehingga tujuan ideal pembangunan nasional yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bisa terwujud. Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik "Meluruskan Arah Privatisasi BUMN" di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (Gema Hanura) di Jakarta, Minggu yang sebelumnya dibuka Ketua Umum Partai Hanura H Wiranto. Hadir sebagai pembicara Pakar dan Pengamat Pasar Modal Yanuar Rizki, Assisten Deputi Bidang Restrukturisasi Meneg BUMN Riyani Cahyaningsih, serta Pengamat Ekonomi DR Hendri Saparini. Sementara, Erik Satrya Wardhana, anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gema Hanura bertindak sebagai moderator. Menurut Erik Satrya Wardhana konsepsi tentang pentingnya peran negara secara maksimal dalam kegiatan perekonomian sesungguhnya bukan hal baru. Karena di UUD 1945 pasal 33 ayat 2 telah ditegaskan, "Cabang-Cabang Produksi yang Penting bagi negara dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Dikuasai oleh Negara". I trust that what you've read so far has been informative. The following section should go a long way toward clearing up any uncertainty that may remain.
Hal itu, kata Erik, merupakan modal dasar bagi pembangunan ekonomi nasional. "Maka, selama itu pula keterlibatan pemerintah, termasuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dalam perekonomian Indonesia masih tetap diperlukan. Peran BUMN cukup penting. Dan keinginan untuk memperbaiki sudah diperlihatkan dengan munculnya regulasi, UU No. 19 Tahun 2003," ujar Erik. Kontribusi BUMN dinilai cukup baik. Pada 2010 laba bersih BUMN ditargetkan Rp 92,7 triliun dengan setoran kepada negara diperkirakan Rp 130 triliun. Rinciannya, Rp 29,5 triliun berupa dividen dan Rp 100,5 triliun dalam bentuk pajak. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki peran kuat dalam perekonomian. Terbukti, ada sekitar 146 perusahaan BUMN. Dan secara historis, kuatnya peran BUMN ditandai dengan kebijakan nasionalisasi terhadap seluruh perusahaan Belanda pada tahun 1959. Sebagai perwakilan dari pemerintah Riyani Cahyaningsih lebih menitikberatkan pada manfaat yang didapat dari privatisasi. Dengan memutuskan untuk melakukan privatisasi maka akan mempercepat penetapan Good Corporate Government (GCG). "Selain itu, dari sisi pendanaan jelas akan mendapatkan sumber dana yang baru dan segar untuk pertumbuhan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja," ujar Riyani. Sementara, Hendri Saparini menegaskan bahwa Indonesia memang sudah semestinya meluruskan arah privatisasi BUMN. "Bahkan jika perlu pakai tanda seru di belakangnya karena harus dengan pilihan sikap yang lebih tegas. Tapi kita harus tetap rasional dalam melihat ini. Yang perlu dikedepankan saat ini adalah moratorium privatisasi terlebih dahulu karena hingga kini kita (Indonesia) belum memilikinya. Jika itu diabaikan, akan menjadi masalah baru di kemudian hari," katanya.
Hal itu, kata Erik, merupakan modal dasar bagi pembangunan ekonomi nasional. "Maka, selama itu pula keterlibatan pemerintah, termasuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dalam perekonomian Indonesia masih tetap diperlukan. Peran BUMN cukup penting. Dan keinginan untuk memperbaiki sudah diperlihatkan dengan munculnya regulasi, UU No. 19 Tahun 2003," ujar Erik. Kontribusi BUMN dinilai cukup baik. Pada 2010 laba bersih BUMN ditargetkan Rp 92,7 triliun dengan setoran kepada negara diperkirakan Rp 130 triliun. Rinciannya, Rp 29,5 triliun berupa dividen dan Rp 100,5 triliun dalam bentuk pajak. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki peran kuat dalam perekonomian. Terbukti, ada sekitar 146 perusahaan BUMN. Dan secara historis, kuatnya peran BUMN ditandai dengan kebijakan nasionalisasi terhadap seluruh perusahaan Belanda pada tahun 1959. Sebagai perwakilan dari pemerintah Riyani Cahyaningsih lebih menitikberatkan pada manfaat yang didapat dari privatisasi. Dengan memutuskan untuk melakukan privatisasi maka akan mempercepat penetapan Good Corporate Government (GCG). "Selain itu, dari sisi pendanaan jelas akan mendapatkan sumber dana yang baru dan segar untuk pertumbuhan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja," ujar Riyani. Sementara, Hendri Saparini menegaskan bahwa Indonesia memang sudah semestinya meluruskan arah privatisasi BUMN. "Bahkan jika perlu pakai tanda seru di belakangnya karena harus dengan pilihan sikap yang lebih tegas. Tapi kita harus tetap rasional dalam melihat ini. Yang perlu dikedepankan saat ini adalah moratorium privatisasi terlebih dahulu karena hingga kini kita (Indonesia) belum memilikinya. Jika itu diabaikan, akan menjadi masalah baru di kemudian hari," katanya.
No comments:
Post a Comment